Konsekuensi hukum bagi pelaku pelanggaran batas laut di Indonesia memang harus ditegakkan dengan tegas. Menurut UU No. 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelanggaran batas laut dapat dikenakan sanksi hukum yang berat.

Menurut Direktur Eksekutif Centre for Maritime Security Studies, Muhamad Arif, “Pelanggaran batas laut merupakan tindakan yang merugikan kedaulatan negara dan keamanan wilayah Indonesia. Oleh karena itu, konsekuensi hukum bagi pelaku pelanggaran batas laut haruslah tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku.”

Dalam kasus pelanggaran batas laut yang pernah terjadi di perairan Indonesia, pelaku biasanya dikenai sanksi berupa denda, penahanan kapal, atau bahkan penuntutan pidana. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang menyatakan, “Negara harus menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelaku pelanggaran batas laut agar tidak terulang lagi di masa mendatang.”

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah lautnya. Oleh karena itu, konsekuensi hukum bagi pelaku pelanggaran batas laut harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Dengan penerapan hukuman yang tegas bagi pelaku pelanggaran batas laut, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah kasus serupa terjadi di masa yang akan datang. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki tanggung jawab untuk turut serta menjaga keamanan wilayah laut Indonesia agar tetap aman dan sejahtera.