Ancaman laut merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh negara kepulauan seperti Indonesia. Peran pemerintah dalam penanggulangan ancaman laut sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perairan.

Menurut Pakar Kelautan, Dr. Iwan Nurhasan, “Ancaman laut seperti illegal fishing, smuggling, dan pencemaran laut dapat merusak ekosistem laut dan mengancam keberlangsungan sumber daya kelautan.”

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi wilayah perairan negara dan mengatasi berbagai ancaman laut yang ada. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah harus menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, “Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi ancaman laut, seperti Operasi Citarum Laut dan pengawasan ketat terhadap kapal-kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia tanpa izin.”

Namun, tantangan dalam penanggulangan ancaman laut masih terus ada. Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya laut.

Dr. Iwan Nurhasan juga menambahkan, “Penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan dalam menghadapi ancaman laut, serta melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan laut.”

Dengan peran pemerintah yang kuat dan dukungan dari semua pihak, diharapkan ancaman laut di negara kepulauan dapat diminimalisir dan sumber daya kelautan dapat terjaga untuk generasi mendatang.