Sebagai negara maritim yang kaya akan sumber daya laut, Indonesia memiliki tantangan dan strategi tersendiri dalam penegakan hukum perikanan. Tantangan tersebut antara lain adalah illegal fishing yang masih marak terjadi di perairan Indonesia.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, penegakan hukum perikanan di Indonesia membutuhkan kerja sama lintas sektor dan lintas negara. “Kita harus bersinergi dengan semua pihak terkait, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, untuk memberantas illegal fishing,” ujarnya.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum perikanan adalah dengan meningkatkan pengawasan dan patroli di perairan Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Susan Herawati, yang menyatakan bahwa penegakan hukum perikanan harus dilakukan secara tegas dan konsisten.

Namun, tantangan lain yang dihadapi dalam penegakan hukum perikanan di Indonesia adalah minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, yang mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan peningkatan dalam hal tersebut.

Dalam upaya meningkatkan penegakan hukum perikanan, Indonesia juga perlu bekerja sama dengan negara lain dan lembaga internasional. Hal ini sejalan dengan program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menekankan pentingnya kerja sama lintas negara dalam hal penegakan hukum perikanan.

Dengan adanya tantangan dan strategi penegakan hukum perikanan di Indonesia, diharapkan dapat menciptakan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia dan melindungi para nelayan lokal dari praktik illegal fishing yang merugikan. Sehingga, Indonesia dapat terus menjadi negara maritim yang sejahtera dan berkelanjutan.